Jakarta - Geopolitik dipelajari dalam pendidikan sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Dalam sistem tersebut terdapat unsur pembangun geopolitik. Apa saja?Secara umum geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu mengetahui lebih jauh berikut ini pengertian, teori, dan unsur pembangun geopolitikDalam buku "Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education" oleh Dr. Baso Madiong, SH., MH., dan kawan-kawan, geopolitik dijelaskan berasal dari kata geo dan berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli berarti kesatuan orang-orang yang berdiri sendiri dan teia berarti urusan. Geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Budi Juliardi bahwa secara etimologi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Geos yang berarti bumi termasuk ruang/wilayah atau geografi yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara. Sementara itu politik berasal dari kata "politeia".Politeia itu sendiri berasal dari kata "polis" yang berarti "kota/negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan "teia" yang berarti kebijakan/urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi politeia berarti kebijakan penyelenggaraan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, geopolitik adalah ilmu tentang faktor geografi terhadap ketatanegaraan atau dengan kata lain KBBI juga mengartikan geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi berdasarkan buku bahan ajar "Geopolitik Indonesia" oleh Dwi Sulisworo dan kawan-kawan, pengertian geopolitik memiliki beberapa geopolitik sebagai ilmu memberikan wawasan obyektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan Geopolitik sebagai ideology landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat GeopolitikSebelum mengenal lebih jauh tentang unsur pembangun geopolitik simak teori-teori geopolitik menurut para ahli berikut Teori Geopolitik Friedrich RatzelPokok-pokok teori Ratzel, disebut Teori Ruang, menyebutkan bahwaa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme makhluk hidup, yang memerlukan ruang hidup lebensraum cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan Kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam di mana hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau Teori Geopolitik Rudolf KjellenPokok-pokok teori Kjellen dengan tegas menyatakan bahwa negara dalam sudut pandang geopolitik adalah suatu organisme Teori Geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer MahanPokok teori kedua ahli tersebut menganut "konsep kekuatan maritim" dan mencetuskan Wawasan Bahari, yaitu kekuatan di Teori Geopolitik William Mitchell, Albert Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederick CharlesFullerKeempat ahli geopolitik ini melahirkan teori Wawasan Dirgantara, yaitu kekuatan di Teori Geopolitik Sir Halford MackinderPokok teori Mackinder menganut "konsep kekuatan darat" dan mencetuskan Wawasan Pembangunan GeopolitikDikutip dari laman resmi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berikut ini unsur pembangunan Keadaan geografis- Politik dan strategi- Hubungan timbal balik antara geografi dan politik- Unsur Geopolitik IndonesiaAdapun unsur-unsur geopolitik Indonesia, di antaranya1 WadahUnsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau, tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan, dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik & IntiIsi geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD Tata LakuTata laku memiliki dua unsur yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya dan tata laku lahiriah yakni tentang tata perencanaan, pelaksanaan, serta penjelasan mengenai pengertian, teori, dan unsur pembangun geopolitik. Simak Video "Putri Ariani Dapat Beasiswa ke The Juilliard School" [GambasVideo 20detik] lus/lus

Krisna Febrian Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas Setiap negara di dunia melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan keutuhan bangsa dan negara. Istilah negara-bangsa nation state mesti dipahami sebagai kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Negara akan dapat berdiri dengan kaki sendiri ketika bangsa yang bernaung bersamanya memiliki tujuan yang sejalan dengan pembentukan negara tersebut. Tujuan yang dimaksud merupakan cerminan dari tabiat atapun kebiasaan bangsa itu sendiri. Konsep integrasi politik menggambarkan bagaimana seluruh elemen bangsa dan negara dapat melekat atas suatu keterikatan yang kuat. Tolak ukur keberhasilan dari integrasi politik akan terlihat ketika masing-masing individu memiliki kesadaran serta perasaan yang mengikatnya sebagai satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peribahasa seia sekata dan senasip sepenanggungan adalah peribahasa yang mampu menggambarkan betapa pentingnya kesamaan arah dan tujuan dalam mengarungi kehidupan bersama. Iklan Kumpulan individu-individu yang menempati daerah tertentu akan membentuk kesatuan masyarakat. Induk dari semua kumpulan tersebut adalah himpunan yang dinamakan dengan sebutan bangsa. Kesadaran yang kuat dari sebuah bangsa untuk meleburkan diri menjadi satu adalah suatu hal yang alamiah. Karena setiap individu dapat diibaratkan sebagai unit kecil yang saling membutuhkan dan memiliki keterbasan sumber daya masing-masing. Kehadiran negara bukan sekedar formalitas ataupun pengakuan kedaulatan semata. Namun lebih kepada bagaimana menyatukan visi dan misi negara yang mengacu pada nilai-nilai dan cita-cita demi kebaikan bersama. Sejalan dengan itu, jelas bahwa negara yang kuat tergambar dari bangsa yang satu. Oleh karena itu idealnya dalam proses pembentukan negara yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah aspek kebangsaan. Definisi integrasi politik hingga saat ini memiliki beragam pengertian yang tergantung pada pendekatan sudut pandang tertentu. Namun secara sederhana, integrasi politik dipahami sebagai segala upaya yang ditempuh untuk menciptakan kesatuan atas beragam corak serta peran seluruh elemen bangsa berdasarkan nilai-nilai yang fundamental mendasar. Nilai-nilai tersebut merupakan sebuah abstraksi yang berkaitan dengan rasa satu kesatuan. Implementasi dari integrasi politik nantinya akan tercermin dari perilaku yang integratif. Perilaku integratif berarti perilaku yang menjunjung tinggi rasa kesatuan dan menghormati perbedaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru perbedaan yang dirasakan hendaknya menjadi alasan bagi segenap bangsa untuk mencintai keanekaragaman yang ada. Tentu setiap wilayah yang ada dalam kerangka negara memiliki ciri khas budaya ataupun nilai-nilai tertentu yang dianggap sebagai pedoman hidup. Akan tetapi jangan sampai kecintaan akan budaya tertentu menjadikan bangsa-bangsa dalam suatu negara saling bertentangan. Karena sikap yang berlebihan dalam mencintai sesuatu akan menyebabkan perpecahan. Terlepas dari itu, dapat diketahui bersama bahwa negara tercipta atas dasar kedaulatan penduduk dan wilayah yang satu. Oleh karenanya negara dalam konteks kemunculannya mesti berlandaskan atas dasar rasa persatuan. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu negara akan menjadi penguat hubungan antara bangsa-bangsa yang hidup dengan budaya yang beragam. Lebih lanjut, identitas nasional merupakan ciri khas dari suatu negara yang membedakannya dengan negara lain di dunia. Integrasi politik memiliki relasi yang cukup kuat dengan budaya politik yang berkembang. Ketika rezim pemerintahan lebih bersifat demokratis secara otomatis masyarakat akan terdorong untuk melakukan komunikasi dua arah dengan pemerintahan. Budaya politik dalam hal ini akan mengarah pada budaya politik yang partisipatif. Pemerintahan yang dapat menampung aspirasi masyarakat secara luas dapat dicirikan sebagai salah satu aspek integrasi politik yang bersifat vertikal. Yang mana aspek vertikal menjelaskan terkait hubungan antara elit dan massa dalam sistem politik. Dukungan serta aspirasi yang diberikan oleh masyarakat nantinya akan berbuah pada setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintahan yang baik akan menyesuaikan diri terhadap persoalan apa yang menjadi prioritas utama bagi masyarakat untuk dipenuhi. Selain bersentuhan dengan aspek vertikal, integrasi politik juga memiliki aspek yang bersifat horizontal. Aspek horizontal menekankan pada kedaulatan wilayah serta penyatuan atas beragam aspek sosial budaya seperti ras, suku, dan agama. Lebih luas integrasi politik secara horizontal dapat berhasil ketika terdapat rasa toleransi di antara segenap bangsa yang hidup di wilayah teritorial suatu negara. Negara Indonesia yang dikenal kaya akan budayanya dapat bersatu sebab falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang bernama Pancasila. Pancasila berkaitan erat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai bidang. Karena itulah keberadaan Pancasila harus dipahami sebagai pedoman dalam menggapai cita-cita yang harus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut hendaknya menjadi kekuatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur untuk semua. Proses integrasi politik akan membuahkan hasil yang baik ketika seluruh pihak memaksimalkan perannya masing-masing. Sebaliknya disintegrasi perpecahan akan muncul ke permukaan ketika terdapat ketidaksepahaman antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Misalnya saja dari aspek vertikal, pemerintah akan dianggap gagal dalam membangun integrasi politik ketika tidak mampu menjalin komunikasi politik yang baik dengan rakyat. Konsekuensi logis yang akan diterima pemerintah adalah realitas bahwa rakyat lebih condong memberikan cap negatif terhadap pihak pemerintah. Terlepas dari itu semua, kepemimpinan politik berpengaruh besar terhadap integrasi politik. Bangsa akan bersatu padu ketika dibimbing oleh sosok pemimpin yang memiliki keteladanan yang baik. Hambatan dari proses integrasi politik akan mampu diatasi oleh pemimpin yang memahami realitas sosial dan politik. Ikuti tulisan menarik Krisna Febrian lainnya di sini.

Apayang dimaksud dengan kekuatan Pos sebelumnya selisih panjang rusuk dua buah kubus adll luas sisi kubus itu 234 dm, selisih volume kedua kubus adalah. Pos berikutnya Memukul bola voli dapt dilakukan dua kali berturut turut yaitu setelah melakukan?

Direktur Riset dan Pusat Data InMind Institute Fitriyah Nur Fadilah, merangkum faktor penghambat dan penguat integrasi politik menurut Nazaruddin Sjamsuddin dalam bukunya yang berjudul Integrasi Politik di Indonesia Dalam buku Integrasi Politik di Indonesia ini Nazaruddin Sjamsuddin menguraikan mengenai penyebab dari masalah integrasi politik yang menimpa Indonesia pada era 1950-an. Di mana pada saat itu ada berbagai gerakan di daerah-daerah seperti Aceh, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi Selatan ataupun Papua yang melakukan pemberontakan terhadap Indonesia. Nazaruddin berupaya mengemukakan analisis yang berbeda dibandingkan peneliti-peneliti lainnya untuk melihat gerakan-gerakan di daerah yang berupaya untuk melepaskan diri dari Indonesia. Sebelum lebih jauh menguraikan mengenai permasalahan integrasi politik di dalam Indonesia, Nazaruddin menguraikan mengenai pengertian integrasi politik yang digunakannya di dalam buku ini. James J. Coleman dan Carl G. Roseberg melihat integrasi politik sebagai bagian dari integrasi nasional yang memiliki dua dimensi yakni vertikal elit-massa dan horizontal atau teritorial. Menurut ilmuwan ini, integrasi politik bersifat vertikal, yang bertujuan untuk menjembatani perbedaan yang mungkin ada antara elit dan massa. Adapun integrasi horizontal bertujuan untuk mengurangi ketegangan akibat rasa keaderahan sehingga tercipta masyarakat politik yang homogen. Sementara sebagian dari ilmuwan lain melihat integrasi nasional memiliki arti yang sama dengan integrasi teritorial seperti yang dikemukakan Coleman dan Rosberg. Akan tetapi Claude Ake menolak istilah integrasi nasional dan lebih memilih integrasi politik. Senada dengan Ake, Nazaruddin juga lebih cenderung terhadap istilah integrasi politik, sebab menurutnya integrasi politik tidak hanya sebatas hubungan mempersatukan antara elit dengan massa saja. Secara definisi, menurut Nazaruddin integrasi politik merupakan suatu proses integrasi yang mengandung bobot politik dan karenanya prosesnya bersifat politik. Integrasi politik bisa mencakup bidang vertikal maupun horizontal. Sehingga integrasi politik melibatkan dua hal, pertama, membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. Dalam hal ini rakyat mengakui dan mematuhi hak-hak yang dimiliki oleh negara. Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat. Merujuk pada Weiner, terdapat dua strategi yang dapat ditempuh untuk mengatasi kedua masalah tersebut, yakni asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman di Indonesia dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Asimilasi adalah dijadikannya kebudayaan suku yang dominan di sebuah negara sebagai kebudayaan nasional. Sedangkan bhineka tunggal ika menyiratkan bahwa pembentukan kesetiaan nasional tidak menghilangkan kebudayan kelompok minoritas. Selain itu, kematangan budaya politik sebuah bangsa merupakan seuatu prakondisi penting bagi terbentuknya integritas politik sebuah bangsa. Jika merujuk pada Almond dan Verba, kematangan suatu budaya politik sangat berkesesuaian dengan struktur politik dan kebudayaan. Berbagai teori mengenai integrasi politik di atas menurut Nazaruddin sangat berguna untuk menganalisis permasalahan integrasi politik yang dialami Indonesia pada tahun 1950-an. Dari sejarah pembentukan Indonesia bisa dibilang yang mempersatukan sebuah daerah dengan daerah yang lain di Indonesia adalah adanya persamaan dijajah oleh Belanda. Sehingga sebagai sebuah negara yang multi etnis, di awal-awal tahun pertamanya, secara budaya politik Indonesia memang belum matang. Rakyat belum mampu menerima struktur politik yang baru terbentuk, sementara mereka masih berada di bawah pengaruh nilai-nilai tradisional mereka. Dengan menggunakan konsep Coleman dan Rosberg mengenai integrasi vertikal dan horizontal, Liddle mengidentifikasikan dua jenis halangan integrasi yang dihadapi oleh negeri ini. Pertama, pembelahan horizontal akibat perbedaan suku, ras, agama dan geografi. Secara kesukuan misalnya, Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa. Dalam hal agama, penduduk Indonesia juga memiliki keragaman agama. Kedua, hambatan yang bersifat vertikal yakni perbedaan antara elit dan massa. Kaum elit di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi dari kaum massa dengan gaya hidup ini akan mengakibat terciptanya jurang komunikasi, baik dalam hal perbedaan kepentingan ataupun perbedaan pola berfikir. Meski potensi perpecahan secara horizontal dan vertika telah ada sejak lama di Indonesia, namun adanya perasaan senasib’ dan ingin memiliki masa depan yang sama telah menumbuhkan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Sehingga kemudian dengan nasionalisme itulah rakyat Indonesia mampu bersatu di bawah naungan bendera merah putih. Akan tetapi setelah Indonesia terbentuk, kembali muncul semangat kedaerahan. Sehingga bisa dikatakan nasionalisme dan patriotisme hanya mampu mengusir penjajah namun tidak mampu untuk mengintegrasikan Indonesia. Ada berbagai perspektif ilmuwan yang mencoba menganalisis keadaan yang mengancam integrasi politik di Indonesia pada tahun 1950-an yang diuraikan oleh Nazaruddin dalam bukunya. Jika merujuk pada Nawawi, ia melihat bahwa kesukuan dan stagnasi dan diperparah oleh dampak penjajahan merupakan akar dari regionalism yang terjadi di Ambon. Sedangkan Herbert Feith melihat bahwa kurangnya integrasi ini kaena dua budaya politik yakni aristokrasi jawa dan kewiraswastaan Islam, yakni adanya benturan antara ideologi-ideologi Pancasila dan Islam. Sedangkan Hans O. Schmit melihat sumber konflik dikarenakan perbedaan kepentingan ekonomi Jawa dan luar Jawa. Sedangkan Nazaruddin sendiri melihat meski memiliki teori-teori yang dikemukakan oleh sejumlah peneliti tersebut memiliki keunggulan, namun kesemua teori tersebut tidak mampu menggambarkan penyebab kemunculan konflik-konflik politik di Indonesia. Teori-teori tersebut hanya cocok untuk sebuah daerah namun tidak mampu menggambarkan daerah yang lain. Oleh karenanya, Nazaruddin mengemukakan tesis-nya sendiri untuk menguraikan permasalahan integrasi politik di Indonesia. Menurutnya ada tiga hal yang perlu dilihat untuk memahami masalah integrasi di Indonesia. Pertama, masalah integrasi politik timbul sebagai konsekuensi dari dimobilisasinya sebagian besar rakyat dan penyebaran senjata di dalam revolusi nasional. Sehingga kemudian meningkatnya komunikasi sosial antara kelompok-kelompok etnis tidak mampu meningkatkan kesadaran nasional. Bahkan memperkuat kesukuan dan kedaerahan. Nasionalisme kemudian tidak mampu menghilangkan prasangka di antara kelompok-kelompok etnis karena pertama, nasionalisme di dalam masyarakat yang majemuk cenderung untuk mempertegas pembelahan-pembelahan dan mempertentangkan antara satu suku dengan lainnya. Kedua, watak nasionalisme itu sendiri yang hanya melihat permasalahan kedudukan negara terhadap negara lain tanpa mampu menghadapi permasalahan kesukuan. Sedangkan permasalahan kedua dari integrasi politik di Indonesia adalah adanya sentralisasi birokrasi yang dijalankan kabinet 1950-an sehingga tidak mendorong integrasi, justru menambah kemarahan di beberapa daerah. Ini dapat dipahami karena di daerah mengalami kekurangan sumber daya yang memadai untuk mengurus birokrasi. Oleh karenanya pemerintah saat itu memakai kebijakan asimilasi ala Weigner meski slogan nasionalnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Adapun faktor ketiga adalah tidak adanya satu partai politik yang mampu mengintegrasikan kekuatan politik yang beraneka warna Herbert Feith membagi lima aliran politik Indonesia saat itu dimana tampak kelima aliran tersebut tidak terhubung satu dengan lainnya sehingga tidak mampu ada yang menjembatani ataupun mempersatukan kelima ideologi tersebut. Lihat lebih lengkap dalam buku Herbert Feith dan Lance Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Sebab dalam demokrasi partai politik memiliki dua peranan sekaligus yakni sbeagai penyalur konflik dan instrumen integrasi. Dari empat partai utama yang ada di tahun 1955 yakni Masyumi, NU, PKI dan PNI. Dari keempat partai tersebut, hanya Masyumi yang memiliki pengaruh hampir tersebar di seluruh nusantara. Sementara ketiga partai lainnya hanya memiliki basis di Jawa. Menurut Nazaruddin keberhasilan Masyumi dalam mendapatkan dukungan yang menyebar tersebut dikarenakan gabungan antara integrasi dengan apirasi etnis yang dilakukan partai tersebut. Sehingga dari pengalaman Masyumi dapat dilihat bahwa keberhasilan ideologi dalam integrasi lebih ampuh jika dipadukan dengan kemampuan menyerap asipirasi daerah. Secara umum Nazaruddin mengeksplorasi permasalahan integrasi yang dimiliki oleh Indonesia dengan sangat baik dan komprehensif. Tidak seperti pemikir lain yang hanya melihat konflik-konflik di Indonesia secara parsial, sehingga teorinya hanya mampu menjelaskan sejumlah kasus di Indonesia tanpa mampu menjelaskan kasus lainnya. Maka Nazaruddin mampu untuk melihat secara komprehensif permasalahan substansial yang sebenarnya dihadapi Indonesia dalaam konflik integrasi politik. Sehingga kemudian tesisnya tersebut mampu menjelaskan masalah ini secara keseluruhan. Akan tetapi terdapat pula kritik terhadap tulisan Nazaruddin. Dari segi pembahasan, Nazaruddin terlampau banyak melakukan pendahuluan dalam eksplorasi teori-teori yang hendak ia gunakan. Tetapi kemudian ketika dalam level analisis, hanya sedikit ulasan mengenai teori tersebut dalam menjelaskan analisis yang dikemukakannya. Selain itu terdapat kontradiktif antara pernyataannya dengan data yang ia kemukakan. Dalam hal ini ketika ia mengungkapkan bahwa salah satu masalah integrasi politik timbul di Indonesia karena tidak adanya partai politik yang mampu mengintegrasikan kekuatan politik yang aneka warna. Namun kemudian Nazaruddin menjabarkan mengenai kekuatan Masyumi yang mampu mendapat dukungan dari hampir seluruh wilayah nusantara. Inilah yang dimaksudkan dengan adanya kontradiksi tersebut. Seharusnya jika ingin memperkuat argumentasinya Nazaruddin memberikan penjabaran lebih lanjut bahwa meskipun Masyumi mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, namun belum mampu mengintegrasikan politik di Indonesia. Adapun merujuk pada Indonesia di Orde Baru, untuk mengintegrasikan wilayah Indonesia, Soeharo mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sentralistis bahkan represif. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih cenderung untuk melakukan homogenisasi ketimbang mengakomodasi perbedaan. Salah satu bukti konkritnya adalah ketika diharuskannya pemakaian baju bagi suku Asmat di Papua, yang ternyata justru menimbulkan masalah. Meski demikian, kebijakan-kebijakan yang represif tersebut ternyata tidak mampu meredam konflik integrasi di Indonesia. Di sejumlah gerakan daerah masih melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat seperti GAM di Aceh ataupun OPM di di Papua. Baru di masa reformasi, pemerintah pusat mulai mengakomodasi keinginan daerah dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Dan terbukti bahwa integrasi politik justru menguat ketika pemerintah daerah mampu mengakomodasi keinginan di daerah. Namun tidak dipungkiri masih banyak kebijakan-kebijakan yang berbau homogenisasi dan tidak mengakomodasi kepentingan daerah. Salah satu contoh konkrit adalah kebijakan kurikulum pendidikan 2013 yang menghilangkan pelajaran muatan lokal yang bermanfaat untuk melestarikan pengetahuan mengenai kedaerahan. Tentu hal ini merupakan langkah mundur dalam menuju integrasi politik Indonesia. sumber gambar Hits 3130

IdeologiKonservatif, yakni ideologi dengan keyakinan dalam pencapaian tujuan dengan cara pemulihan. Nah itulah referensi mengenai pengertian ideologi menurut para ahli dan secara umum beserta fungsi, ciri-ciri, dan macam-macamnya lengkap. Semoga bisa menjadi referensi dalam memahami apa yang dimaksud dengan ideologi.

February 18, 2021 Post a Comment Terangkan pengertian kekuatan integrasi secara politik!JawabPengertian kekuatan integrasi secara politik adalah kemampuan kerajaan-kerajaan tradisional dalam menguasai wilayah yang luas di Nusantara di bawah kontrol politik secara longgar dan menempatkan wilayah kekuasaannya sebagai kesatuan-kesatuan politik di bawah pengawasan kerajaan lupa komentar & sarannyaEmail nanangnurulhidayat terus OK! 😁

Okto. Topik : Pengamatan Mitosis Pada Akar Bawang Merah (ALLIUM CEPA) Dosen : A. Tujuan 1. Untuk Mengamati tahap-tahap proses pembelahan sel secara mitosis pada sel-sel ujung akar bawang merah (Allium cepa ) B. Dasar Teori Organisme pada umumnya mengenal 3 macam reproduksi sel yaitu amitosis, mitosis dan meiosis. Saat melibatkan kekuasaan, segala sesuatu pasti akan berhubungan langsung dengan sistem politik. Namun, alih-alih berbicara mengenai sistem politik, apa sebetulnya yang dimaksud dengan politik itu sendiri? Apakah hanya norma-norma tertentu untuk meraih simpati masyarakat agar mendapatkan kekuasaan? Lagi pula, untuk mempelajari sistem politik dan unsurnya yang berupa suprastuktur dan infrastruktur, tentunya kita harus mengetahui makna dari politik terlebih dahulu. Oleh karena itu, berikut adalah pemaparan hakikat dari sistem dan politik itu sendiri yang akan menunjang pemahaman kita pada suprastruktur dan infrastrukturnya sendiri. Pengertian Sistem Politik Menurut Pamudji dalam Tim kemdikbud, 2017, hlm. 76 sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Sementara itu menurut Rusadi Kantaprawira Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 76 sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen. Unsur, komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengait dan fungsional. Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya baik yang berupa input masukan ataupun output hasil yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Selanjutnya, secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti “kota yang berstatus negara kota”. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai siyasah yang berarti “strategi”. Selanjutnya, beberapa ahli dalam Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 77 mendefinisikan pengertian sistem politik adalah sebagai berikut. David Easton, menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial, melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Robert A. Dahl menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup dua hal yaitu pola yang tetap dari hubungan antarmanusia, kemudian melibatkan seseuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan. Jack C. Plano, mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Rusadi Kantaprawira, berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Dari berbagai rumusan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem politik adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Ciri Sistem Politik Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output atau keluaran berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara. Artinya, melalui sistem politik aspirasi masyarakat yang berupa tuntutan dan dukungan cerminan tujuan masyarakat dirumuskan lalu dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut. Oleh karena itu sistem politik berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lainnya. Tepatnya, menurut Tim Kemdikbud 2017, hlm. 78 terdapat empat ciri khas dari sistem politik yang membedakan dengan sistem sosial yang lain, meliputi Daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat; Adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik; Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara suka rela; Keputusannya bersifat otoritatif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur penyokongnya. Maksudnya, dalam menjalankan sistem politik dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponenkomponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Struktur politik suatu negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur? Mudahnya, suptrastruktur politik adalah berbagai lembaga atau instansi yang menjalankan sistem politik dari dalam pemerintahan, sementara infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga non-pemerintah yang ikut menjalankan dan memelihara sistem politik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kedua unsur penunjang sistem politik di Indonesia, yakni suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 78. Dengan kata lain, suprastruktur politik juga dapat diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Bentuknya adalah Lembaga-lembaga yang telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dsb. Lembaga-lembaga tersebut akan membuat berbagai keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Infrastruktur Politik Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan Negara Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 79. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Artinya, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, beberapa di antaranya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kekuatan sebagai berikut. Partai Politik Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 79. Pendirian partai politik biasanya didorong oleh adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, persamaan keyakinan keagamaan, atau visi dan misi tertentu untuk memperjuangkan kepentingan bangsa. Partai politik akan berpartisipasi untuk memajukan dan mencalonkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa lewat pemilihan umum. Kelompok Kepentingan Interest Group Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik Negara Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 79. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Biasanya kelompok ini bergandengan erat dengan salah satu partai politik dan keberadaannya bersifat independen mandiri. Untuk mewujudkan tujuannya, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat LSM, serikat buruh, dsb. Kelompok Penekan Pressure Group Kelompok penekan adalah kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Biasanya, kelompok ini tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Caranya dapat melalui berdemonstrasi, melakukan aksi mogok, dsb. Media Komunikasi Politik Media komunikasi politik, seperti namanya adalah alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dsb. Media ini juga dapat berupa media elektronik seperti televisi, radio, internet, dsb. Media komunikasi politik diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik yang objektif dan mampu memberikan gambaran objektif mengenai berbagai hal yang diangkat atau diperjuangkan oleh infrastruktur politik kepada masyarakat luas. Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X. Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secaraumum, pengertian Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, demokratis dan juga maju serta menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Secara harfiah, kata madani berasal dari Bahasa Arab yang berarti beradab. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, berasal dari kata civilized.

3 Macam Integrasi Nasional Integrasi Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya – Integrasi nasional merupakan sebuah upaya dalam menyatukan berbagai bentuk kerumitan yang ada di suatu negara keanekaragaman termasuk warga negaranya agar memiliki rasa kesatuan dan persatuan sehingga timbul kedamaian dan kesejahteraan. Setiap warga negara di berbagai wilayah, dengan berbagai kondisi ekonomi dan kebudayaan disatukan dalam satu ikatan yaitu menjadi satu bangsa nation. Bangsa merupakan sekumpulan orang yang memiliki pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama, kita Bangsa Indonesia dulunya pernah dijajah selama 350 tahun hingga dilanjutkan oleh Jepang. Berkat adanya persatuan dan kesatuan maka para Pahlawan kita mampu membuang bangsa kita merdeka. Untuk itulah semangat persatuan dan kesatuan ini harus terus kita jaga, karena perjuangan tidak selesai sampai merdeka saja. Justru tugas kita lebih berat yaitu mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945. Pengertian Integrasi Nasional Intregasi dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti suatu pembaruan hinggan menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi dapat terjadi secara horizontal maupun secara vertikal. Sedangkan Integrasi budaya mempunyai arti suatu adaptasi penyesuaian antara unsur kebudayaan yang masing-masing berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi dalam kehidupan di masyarakat. Integrasi nasional adalah sebuah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa di kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Higgins Menurut Higgins Integrasi nasional suatu proses penyatuan kelompok budaya dan sosial pada satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Semua itu mengarah pada pembentukan wewengan kekuasaan nasional atas unit-unit politik yang lebih kecil kelompok sosial. 2. Dr Nazaruddin Sjamsuddin Integrasi nasional yaitu proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi serta budaya. 3. J. Soedjati Djiwandono Menurut J. Soedjati integrasi nasional adalah suatu cara tentang bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti yang luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Apabila tidak maka dapat membahayakan persatuan nasional. Integrasi nasional dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Pendapat integrasi nasional dibagi menjadi tiga adalah berdasarkan Suroyo 2002, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi dan integrasi sosial budaya. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing jenis dari integrasi nasional. 1. Integrasi Politik Aspek pertama dalam integrasi nasional adalah kaitannya dengan politik. Dalam hal ini integrasi politik terbagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Integrasi politik pada dimensi vertikal merujuk pada hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara pejabat dengan rakyat agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dan saling bekerjasama untuk menciptakan politik yang partisipatif. Sedangkan integrasi politik pada dimensi horizontal merujuk hubungan antar masyarakat, antara daerah, antara suku, umat beragama, antar kelompok dan golongan masyarakat indonesia. Terkait dengan integrasi politik, Myron Winer telah mengemukakan bahwa integrasi nasional yang juga sebagai integrasi politik dibagi menjadi 5. Baca lebih lanjut di Jenis-jenis Integrasi Nasional Menurut Myron Weiner 2. Integrasi Ekonomi Jenis integrasi nasional yang kedua adalah integrasi ekonomi. Maksud dari integrasi ekonomi ini proses menyatukan berbagai daerah guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat, dengan kata lain masing-masing daerah saling membutuhkan, saling membantu dalam menciptkan kesejahteraan rakyat. Semisal di daerah pegunungan yang kaya akan hasil sayuran mengirim ke kota, kemudian dari kota mengirim bahan-bahan rumah tangga yang lain. Integrasi ekonomi juga dapat tercipta melalui penarikan pajak, daerah-daerah dengan hasil yang meilmpah dapat membantu daerah-daerah yang tertinggal dari segi ekonomi. Dengan adanya integrasi ekonomi ini kemudian membuat dilakukannya penghapusan pencabutan hambatan-hambatan antara daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antara keduanya, misal peraturan, norma, prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. 3. Integrasi Sosial Budaya Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal suku, agama, dan ras. Faktor Pendorong dan Penghamba Integrasi Nasional di Indonesia 1. Faktor pendorong terbentuknya integrasi nasional di Indonesia Faktor pendorong ini diperlukan agar integrasi nasional dapat mencapai kekuatan dan kesatuan yang optimal. Faktor faktor pendorong tersebut antara lain kepercayaan & toleransisikap saling pengertian dan juga sikap saling perhatianfundamentalisme dan keterbukaan 2. Faktor faktor penghambat integrasi nasional di Indonesia Setelah membahas faktor yang menjadi pendorong, saatnya kita menuju faktor yang menghambat terjadinya integrasi nasional khususnya di wilayah Indonesia. Apa sajakah faktor-faktor tersebut? Berikut ini kami sebutkan Masyarakat Indonesia yang bermacam-macam bila dilihat dari budayanya, tingkah lakunya, bahasa yang digunakan, agama yang dianut, ras, dan lain ancaman, tantangan, hambatan dan juga gangguan yang dapat mengancam kesatuan, keutuhan dan persatuan bangsa. Ancaman ini bisa berasal dari dalam dan juga bisa berasal dari wilayah negara kita, negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan meratanya pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia, hal ini menyebabkan timbulnya rasa iri, tidak puas, gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, unjuk rasa dan lain paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa nilai-nilai budaya bangsa akibat terlalu kuatnya pengaruh dari budaya luar asing yang kebanyakan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita Demikian artikel mengenai 3 macam integrasi nasional yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi dan integrasi sosial budaya. Semoga bermanfaat.

Apayang dimaksud dengan linkage institusi Khan Academy? Ketentuan. Definisi. lembaga penghubung. Kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah dan memfasilitasi mengubah keprihatinan rakyat menjadi isu-isu politik dalam agenda kebijakan pemerintah. 8 Cara Terbukti untuk Meningkatkan Pengaruh Media

Ancamanintegrasi politik dari luar negeri Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh negara lain dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman nonmiliter berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi atau blokade politik.

.

ucy6mf998h.pages.dev/12

ucy6mf998h.pages.dev/50

ucy6mf998h.pages.dev/634

ucy6mf998h.pages.dev/945

ucy6mf998h.pages.dev/883

ucy6mf998h.pages.dev/468

ucy6mf998h.pages.dev/842

ucy6mf998h.pages.dev/102

ucy6mf998h.pages.dev/260

ucy6mf998h.pages.dev/456

ucy6mf998h.pages.dev/614

ucy6mf998h.pages.dev/741

ucy6mf998h.pages.dev/225

ucy6mf998h.pages.dev/225

ucy6mf998h.pages.dev/444

apa yang dimaksud dengan kekuatan integrasi secara politik